Siswa yang 'Hobi' Tawuran akan Dididik di Sekolah Kepolisian

Polda Metro Jaya dan Kementerian Pendidikan berencana mengirimkan siswa yang bermasalah terutama yang hobi tawuran ke Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido. Tujuannya agar siswa tersebut lebih berdisiplin dan memiliki tanggung jawab.

"Ini program dari Kementrian Pendidikan, bekerjasama dengan kepolisian untuk membina siswa-siswa yang bermasalah seperti yang suka ikut tawuran," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di Jakarta, belum lama ini.
Rikwanto mengatakan, program tersebut dilakukan sebagai bentuk pelatihan, pembinaan dan pembimbingan.

"Nanti arahnya lebih ke pembinaan fisik, mental, disiplin, membangun rasa tanggung jawab, kepemimpinan dan merubah perilaku," kata Rikwanto.

Realisasi program ini belum ditentukan waktunya. Kementerian Pendidikan dan Kepolisian Daerah Metro Jaya akan membahas kembali wacana tersebut.

"Rapatnya nanti siang di Kementerian Pendidikan, dari Polda ada Binmas Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan awal bulan depan sudah terlaksana," kata dia.

Pendidikan ini akan diberikan dalam jangka waktu yang singkat. Program ini sifatnya hanya sementara dan pelatihan saja.

"Tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek sehingga materinya bisa didapat dan tidak menganggu aktivitas sekolah. Materinya akan ditentukan kemudian," katanya.

Program ini dikhususkan untuk semua siswa yang bermasalah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Namun, berapa jumlah siswanya akan ditentukan kemudian.

"Semua yang bermasalah, tidak hanya kelas 3. Yang tercatat di sekolah dan di kepolisian. Tahapan pertama siapa saja, nanti dicombine. Dari sekolah nanti ada nama-namanya dan nanti kita beri saran kalau ada siswa ada yang bermasalah bisa dimasukan," paparnya.

Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan menciptakan siswa yang memiliki kepribadian positif. Program ini akan diteruskan untuk gelombang berikutnya bila berhasil baik.

Gandeng 1.000 Dosen, KPK Siapkan Mata Kuliah Antikorupsi di Universitas

Membangun budaya antikorupsi dimulai dari bangku pendidikan. Tak heran bila KPK pun menyiapkan kuliah antikorupsi di universitas. Ada 1.000 dosen yang telah dilatih.

"KPK sudah melatih 1.007 dosen di 10 wilayah perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Dirjen Dikti Depdikbud," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto,belum lama ini.

Training itu, lanjut Bambang didasarkan atas modul bukti Antikorupsi yang sudah dibuat antara KPK dengan Dikti.

"Ini untuk persiapan mata kuliah Antikorupsi di Perguruan Tinggi," tuturnya.

KPK telah mengadakan pelatihan untuk tim pengajar kuliah Antikorupsi dengan metode clustering. "Pelatihan dosennya, misalnya wilayah 1 di pusat kan di Sumut tetapi yang diundang Aceh, Sumut, Sumsel dan Sumbar. Sistemnya clustering," urai Bambang.

Bukan hanya di perguruan tinggi, KPK juga mempunyai modul antikorupsi sejak SD hingga SMA.

"KPK juga baru launching buku Tunas Integritas sebanyak 5 jilid untuk Kelompok Taman Bermain," jelasnya.

Ratusan Pelajar Yogya Flash Mob Tari Tradisional di Hari Sumpah Pemuda

Ratusan pelajar di Yogyakarta antusias merayakan Sumpah Pemuda yang jatuh hari ini. Mereka menggelar beragam pentas dan flash mob tari tradisional dengan tema "Ini Indonesiaku".

Para pelajar setingkat SMA ini berkumpul di Monumen Serangan Umum Satu Maret atau kawasan titik nol kilometer Yogyakarta. Mereka pentas musik, teatrikal, dan pantomin. Kemudian mereka memulai flash mob tarian khas Flores, Jawa, Kalimantan, Sumatra, Papua, Jawa Barat, dan lain-lain.

Belasan pelajar yang mengenakan pita merah putih di lengan dan kepala bergerak duluan, lalu disusul kelompok-kelompok lain. Akhirnya terbentuklah flash mob yang diikuti 400 pelajar. Formasi mereka memenuhi separuh badan Jalan Ahmad Yani sepanjang 300 meter.

Ribuan warga menyaksikan kegiata itu. Usai flash mob, para pelajar membacakan Deklarasi "Sekolah Indonesia Sejahtera". Isinya tentang komitmen pelajar menjunjung tinggi nilai budaya, disiplin, dan etika. Pelajar Yogya juga berkomitmen sebagai bagian dari pelajar Indonesia berjanji saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Pelajar SMA 11, Febriska Nurfitriana mengaku senang dengan peringatan Sumpah Pemuda yang kreatif tersebut. "Peringatan Sumpah Pemuda seperti ini menyenangkan. Kami jadi lebih bersemangat belajar dan melanjutkan cita-cita Sumpah Pemuda," kata Febriska di titik nol kilometer Yogyakarta.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Baskara Aji mengatakan, peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menyatukan seluruh pelajar di Indonesia agar muncul kebersamaan dan merasa satu nasib.

"Suasana Sumpah Pemuda dulu suasananya hampir sama dengan sekarang ini. Saat itu pemuda punya keinginan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dan sekarang, momennya adalah menyatukan pelajar, sehingga tidak ada lagi tawuran pelajar, diskrimasi, dan lain sebagainya," jelasnya.

Mendikbud: Pendidikan Bukan Urusan Pemerintah Saja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menyatakan pendidikan merupakan sektor yang penting sekaligus rumit. Oleh karena itu menurutnya, sektor pendidikan merupakan urusan pemerintah bersama masyarakat luas.

"Pendidikan merupakan sesuatu yang mulia. Karena pendidikan itu adalah wajib dan merupakan harkat manusia. Karena derajat kompleksitas yang begitu rumit maka sejak awal pemerintah menyatakan kalau pendidikan bukan urusan pemerintah saja. Tapi seluruh partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan," ujar M Nuh dalam sambutannya ketika meresmikan 'Gerakan Indonesia Berkibar' di Museum Arsip Nasional Jl Gadjah Mada, Jakpus, Minggu.belum lama ini.

'Gerakan Indonesia Berkibar' merupakan suatu gerakan di bidang pendidikan untuk membantu anak Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk berada di bangku sekolah. Lembaga ini nantinya akan bekerja sama dengan Kemendikbud dan Pemprov di beberapa provinsi di Indonesia.

Mengenai 'Gerakan Indonesia Berkibar' ini, M Nuh menyatakan dirinya sangat mengapresiasi ada gerakan semacam ini. "Kami juga mendukung gerakan ini karena meskipun kompleks, pendidikan merupakan sesuatu yang mulai. Karena pendidikan itu wajib dan menyangkut harkat manusia," papar Nuh.

Di tempat yang sama, Ketua Gerakan Indonesia Berkibar, Shafiqq Pontoh mengatakan pihaknya terinspirasi gerakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Untuk mengembangkan pendidikan, pemuda Indonesia harus bergerak maju secara bersama-sama.

"Harus maju bareng-bareng. Pemuda Indonesia harus mampu membawa anaknya ke pendidikan yang lebih baik," ungkapnya.

Memaknai Hari Sumpah Pemuda 28 October 2012

“Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Air Indonesia, Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia, Kami Poetra dan Poetri Indonesia Menjoenjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia”
 

Mungkin banyak dari warga negara Indonesia yang sudah lupa bagaimana bunyi Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II Indonesia yang pada waktu itu dihadiri oleh berbagai wakil organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Tionghoa, dan lain-lain. Pada momen 84 tahun lalu itu, juga dikumandangkan pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman tanpa syair dengan menggunakan biola.

Sumpah Pemuda adalah bukti otentik kelahiran bangsa Indonesia, yang merupakan buah dari perjuangan rakyat setelah ditindas selama ratusan tahun di bawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu. Kondisi ketertindasan tersebut kemudian mendorong para pemuda untuk membulatkan tekad mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Hari Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal negara kita dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila ditetapkan sebagai ideologi untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan di setiap wilayah kepulauan NKRI dan Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional negara kita.

Pada saat ini, makna Sumpah Pemuda mulai memudar. Tidak ada lagi semangat para generasi muda kita seperti para pemuda Indonesia saat itu. Bahkan tidak sedikit kalangan pemuda Indonesia yang tidak hafal sila-sila Pancasila. Kegiatan upacara bendera semakin jarang kita lihat di sekolah-sekolah setiap hari Senin. Selain itu, terkikisnya makna Sumpah Pemuda kini terlihat dari sering terjadinya tawuran antarpemuda dan perang antarsuku. Dalam Sumpah Pemuda tertulis bahwa kita berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dimana terdapat berbagai macam suku yang seharusnya hidup rukun dan damai.

Memaknai Hari Sumpah Pemuda tidak harus dilakukan dengan sesuatu yang rumit dan sulit. Tugas para pemuda adalah mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan rasa cinta tanah air. Hal ini dapat diwujudkan dimulai dari hal kecil, seperti rasa peduli terhadap lingkungannya, tidak menilai orang berdasarkan agama atau sukunya, mencintai produk dalam negeri, dan sebagainya, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang wajib memaknai Hari Sumpah Pemuda secara positif

Selamat Hari Raya Idul Adha

Daging (qurban) dan darahnya itu sekali – kali tidak akan sampai kepada ALLAH, tetapi yang sampai kepada-NYA adalah ketakwaan kamu. (QS. Al-Hajj ayat 37). Selamat hari Idul Adha.

Kami sadar ya Allah..
Kau tak butuhkan daging-daging itu..
Dan, sesungguhnya bukan daging itu yang akan membawa pemberinya ke Surga-MU
Kau hanya ciptakan semua ritual itu sebagai sebuah jembatan
Hanya niat tulus tanpa pamrihlah yang memberi arti bagi orang-orang yang membangun dan berhasil melewati jembatanMU itu.

Ketulusan hati sering terlukai dengan keegoan. Keikhlasan penghambaan sering terguris dengan keangkuhan. Nabi Ibrahim AS selalu menjadi inspirasi tak bertepi untuk perbaiki diri. Met Idul Adha.

Kala takbir berkumandang.
Ayam n bebek lari ke kandang.
Sapi n kambing menjadi kurban.
Babi hanya tersenyum malu karena belum masuk Islam..
Selamat Hari Raya Idul Adha 1433H..

Selamat Idul Adha 1433H
Senantiasa rahmat dan karunia Allah selalu menyertai kita semua.
Amien.

Ya Allah.
Jadikanlah setiap helaan nafas kami sbg bukti cinta kepada’Mu.
dan pengorbanan kami sebagai bukti kami mendekati’Mu.
Selamat Hari Raya Idul Adha.

Qurban adalah semangat berbagi.
Damai di hati. Damai di bumi.
Selamat Idul Qurban.

Hampir semua wajah umatMU berseri-seri..
Sebagian karena menikmati daging yang tak pernah mereka nikmati kecuali dihari Raya-MU.
Sebagian umatMU yang lain tersenyum karena menikmati indahnya berbagi pada sesama.
Sebagian karena suka cita kebersamaan yang tercipta.

AssaLLamualaikum,
Alhamdulillah ya kita masih dikasih umur buat nikmatin idul adha taun ini.
Semoga amal ibadah kita diterima’NYA. dan semoga bs ketemu lg taun depan.
Amin.

Pelajar Pasuruan Ikrar Anti Tawuran

Siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Pasuruan melakukan ikrar damai. Siswa juga membubuhkan 1.000 tangan di kain putih sebagai komitmen damai dan anti tawuran.

Acara bertajuk Deklarasi Anti Tawuran dan Aksi Damai Pelajar se-Kabupaten Pasuruan dilaksanakan di alun-alun Bangil, Selasa (23/10/2012). Perwakilan siswa dan seluruh pengurus OSIS SMA dan SMK se-Kabupaten Pasuruan antusias dalam acara tersebut.

Pengamatan detiksurabaya.com, para siswa tampak antusias dan bersemangat dalam membacakan ikrar damai. Mereka juga khidmat saat upacara deklarasi digelar.

Suasana kian meriah saat lembaran kain putih besar dan panjang dibentangkan di tengah lapangan. Siswa secara tertib dan bergantian membubuhkan tanda tangan di atas kain yang disediakan. Para siswa berjanji tidak akan tawuran antar pelajar seperti di daerah-daerah lain.

"Acara ini untuk mengantisipasi agar para siswa tidak terjebak dalam tawuran anatr pelajar seperti yang marak terjadi," kata Kasat Binmas Polres Pasuruan, AKP Ani Ahrianti di lokasi.

Acara tersebut digagas pihak Polres Pasuruan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Deklarasi dihadiri beberapa pejabat Polres Pasuruan dan Dinas Pendidikan.

Sebelum kain putih digelar di lapangan, terlebih dulu dibawa keliling ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan tanda tangan siswa.

Tawuran Pelajar Dinilai Bukti Kegagalakan Kebijakan Pendidikan

Maraknya tawuran di kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi bukti bila kebijakan pendidikan yang ada selama ini gagal, kata anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani.

"Kebijakan pendidikan yang selama ini dibangun pemerintah terlalu berorientasi pada nilai atau akademik semata. Semua potensi pendidikan diarahkan untuk mengejar nilai ujian," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menanggapi maraknya tawuran pelajar akhir-akhir ini, ia melihat bahwa tawuran yang ada saat ini adalah buah dari kebijakan pendidikan yang berorientasi pada "score test".

"Sekarang kita memetik kebijakan yang selama ini dibuat pemerintah," kata legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu.

Ia mengatakan bahwa anak didik yang lemah secara akademik akan termarjinalkan oleh sistem yang ada saat ini.

Contohnya, kata dia, anak yang gagal ujian nasional dicap sebagai siswa yang bodoh.

"Seharusnya pendidikan tidak memberikan stempel pintar atau bodoh. Kesuksesan pendidikan tidak sebatas akademik," katanya.

Ditegaskannya bahwa ujian nasional patut dievaluasi, karena telah melahirkan pelajar yang ada seperti saat ini, yakni tidak membangun karakter anak didik.

"Seharusnya pendidikan mengedepankan pendidikan karakter," katanya.

Untuk itu Rohmani meminta kepada pemerintah dan masyarakat jangan sepenuhnya menyalahkan anak-anak yang tawuran.

"Pemerintah harus berani mengoreksi atas kebijakan yang selama ini mereka buat. Justru anak-anak yang tawuran adalah korban kebijakan pendidikan yang keliru," demikian.

Foke Minta Kualitas Pendidikan Di Ibukota Ditingkatkan

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo meminta agar Dinas Pendidikan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Ibukota.

"Saya titipkan pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, agar ke depan kualitas pendidikan di Jakarta terus meningkat. Demikian halnya dengan SDM atau para guru, agar terus meningkatkan kompetensinya," ujar Fauzi Bowo saat menggelar pertemuan bersama guru, kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Jakarta, Jumat.

Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Foke mengaku bangga karena hampir seluruh kebijakan terutama di bidang pendidikan mendapatkan respons yang baik dari warga Jakarta

"Meski per tanggal 7 Oktober 2012 nanti, masa tugas saya berakhir, saya akan tetap ada di Jakarta dan ingin memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan kota Jakarta, terutama di bidang pendidikan," ujarnya.

Foke juga meminta Dinas Pendidikan DKI terus memperhatikan mencari solusi terkait kembali maraknya aksi tawuran pelajar hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

"Upaya meminimalisir tawuran pelajar dengan deklarasi sekolah damai harus dibarengi dengan tindakan dan langkah nyata di lapangan," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto berjanji akan melaksanakan amanat yang disampaikan Fauzi Bowo tersebut.

"Tentunya suatu pesan yang akan dimaknai lebih mendalam bagi komunitas pendidikan. Gubernur Fauzi Bowo merupakan sosok yang sangat peduli terhadap komunitas pendidikan, sehingga masyarakat ibu kota kini dapat menikmati pendidikan gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA," kata Taufik.

Taufik menuturkan, selama kepemimpinan Fauzi Bowo, dunia pendidikan DKI Jakarta terus mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.

"Terakhir, Fauzi Bowo mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohamad Nuh, atas kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas di Jakarta yang tetap memperoleh hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak," tambahnya.

Sosiolog: Sistem Pendidikan Pasar Munculkan Habitus Baru

Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, MS.i menilai bahwa dunia pendidikan di Indonesia yang terang-terangan menerapkan sistem pasar menimbulkan perubahan yang sangat signifikan, yakni berkembangnya suatu habitus yang baru di kalangan mahasiswa.

"Kalau meminjam istilah Jawa, yakni sistem `kulakan` (jualan). Realitas di tingkat mikronya kita bisa melihat berkembangnya suatu habitus yang baru di kalangan mahasiswa, yakni jualan untuk mendanai unit kegiatan mahasiswa (UKM)," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jualan untuk mendanai UKM itu, mulai dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) sampai ke UKM-UKM lainnya.

Menurut dia, tidak bisa ditampik ketika ke kampus, misalnya ke Universitas Indonesia (UI), banyak berjumpa dengan mahasiswa yang menjajakan makanan-makanan kudapan.

Kondisi tersebut, kata Sekretaris Program Sosiologi Unas itu, juga berlaku di beberapa universitas lain.

"Yang lebih memprihatinkan lagi, akibat sistem ini adalah berkembangnya habitus yang lain, yakni datang ke acara-acara `talk show` televisi, motifnya untuk mendapatkan dana tambahan untuk UKM mereka," kata anggota peneliti Kelompok Studi Perdesaan UI itu.

"Jadi asumsi kita jika `talk show` dihadiri oleh mahasiswa karena mereka ingin memperluas pengetahuan, tidak berlaku dalam hal ini. Orientasi utama mereka adalah `fee` yang diberikan oleh stasiun TV yang menayangkan acara tersebut," tambahnya.

Menurut penilaiannya, sistem pendidikan yang sekarang tidak menstimulan para siswa atau mahasiswa untuk melakukan tindakan yang inovatif, dan berpikir yang kreatif.

"Saya kira, sebaiknya sistem `kulakan` tersebut harus segera dieliminir dalam sistem pendidikan kita. Kita
terapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan konstitusi kita," katanya.

"Ideologi kita adalah Pancasila. Seharusnya ideologi yang diterapkan dalam sistem pendidikan kita, ya Pancasila. Bukan sistem `kulakan`. Jika tidak bangsa kita akan sulit mencapai kemajuan," demikian Nia Elvina.

Kunci Perbaikan Pendidikan Adalah Guru

Intelektual muda Anies Baswedan menyatakan kunci perbaikan pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru dan bukan ditentukan perbaikan kurikulum.

"Kuncinya pada guru, bukan otak-atik kurikulum, sebab perbaikan kurikulum seperti apa pun tidak ada artinya bila guru tidak berkualitas," .

Ia mengemukakan hal itu setelah berbicara dalam peluncuran gerakan "Scolah - Unair Mengajar" (School of Airlangga in Harmony - Unair Mengajar) yang digagas mahasiswa Unair.

Menurut pendiri `Gerakan Indonesia Mengajar` itu, pemerintah harus fokus pada perbaikan kualitas guru untuk membenahi pendidikan di Indonesia.

"Misalnya, pendidikan karakter itu nggak bisa dengan tulisan (teori), tapi sangat ditentukan teladan. Nah, teladan itu sangat ditentukan guru, tentunya guru yang berkualitas," katanya.

Di hadapan para mahasiswa Unair yang merancang "Scolah - Unair Mengajar", Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mengapresiasi gagasan "Scolah - Unair Mengajar" itu.

"Langkah kalian membangun manusia melalui `Unair Mengajar` itu sudah tepat. Hal penting dalam membangun manusia adalah pendidikan, integritas, dan bahasa," katanya.

Saat ini, katanya, manusia yang tidak memiliki integritas atau masih korup itu sudah tidak diterima di tingkat dunia. "Jadi, integritas atau akhlak itu saat ini semakin penting," katanya.

Sebelumnya (2/10), staf ahli Mendikbud Prof Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kementerian (Kemendikbud) akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional mulai tahun 2013 untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter.

"Perubahan yang dikontrol langsung Wapres Boediono itu bukan karena ada tawuran antarpelajar, tapi prosesnya sudah lama (2010) dan kepentingannya sekarang diperkuat lagi," katanya setelah berbicara dalam Seminar dan Lokakarya `Teknologi dan Perubahan Sosial` di Pascasarjana ITS Surabaya

Evaluasi Kurikulum Pendidikan Masih Dibahas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi kurikulum pendidikan nasional.

"Insya Allah pada Desember mendatang sudah bisa dipublikasikan," kata Mendikbud saat mengunjungi Pondok Pesantren Terpadu Bayt Al Hikmah di Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Ia mengatakan publikasi materi kurikulum hasil evaluasi tersebut dimaksudkan untuk uji publik. Untuk itu, semua pihak diharapkan bisa memberikan krirtik, serta saran sebagi masukan.

Menurut dia, evaluasi kurikulum pendidikan nasional dilakukan karena ada penilaian bahwa kurikulum pendidikan saat ini terlalu membebani siswa.

"Dari evaluasi nanti diharapkan bisa ditemukan formulasi sesuai standar kompetensi," katanya.

Mendikbud mengunjungi Pondok Pesantren Terpadu Bayt Al Hikmah karena hubungan emosional. Ia mengunjungi pondok pesantren asuhan KH Idris Abdul Chamid ini, sudah kesekian kali.

Pengasuh Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, KH Idris Abdul Chamid menjelaskan pondok pesantren terpadu yang diasuhnya merupakan merupakan pengembangan Pondok Pesntren Salafiyah Kebonsari Kota Pasuruan.

Disebutkan, pesantren yang memadukan sistem pendidikan pensatren dengan sitem klasikal itu kini telah mempunyak jenjang pendikan SMP, dan SMk dengan jumlah siswa sebanyak 152 anak.

Dijelaskan, sistem pendidikan yang ditempuh yakni memadukan sistem pendiikan pesantren (salafiyah) dengan sitem pendiian modern (klasikal) serta memanfaatkan teknologi informatika.

Disebutkan, selain melaksnakan sistem pendidikan modern, parasantri juga tetap menjalankan sistem pendidikan salafiyah, diantyaranya kini sejumlah santrinya yang masih duduk di tingkat SMP telah banyak yang hafal Al Quuran minila Juz Amma.

Mendikbud menilai, Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah yang memadukan berbagai sistem nantinya bakal bakal mampu meluluskan alumninya memnajdi manusia yang sempurna. Mendikbud yakin para alumni yang dihasilkan dari Pondok Pesantren bayt Al Hikmah bakal bisa menjadi bulan purnama yang sinarnya akan bisa dirasakan di saat-saat masa kegelapan.

Tawuran Pelajar, “ Bukan Bukti Kegagalan Sistem Pendidikan

Surabaya

Tawuran pelajar hingga mematikan siswa merebak di Tanah Air, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, bukan bukti dari kesalahan dan kegagalan sistem pendidikan nasional.

Kementerian itu kini memang sedang merumuskan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan.

"Itu kasus saja, bukan berarti sistem pendidikan yang salah, karena kalau sistem yang salah, berarti itu (tawuran) ada dimana-mana. Itu 'khan cuma di Jakarta, tapi di Tulungagung 'khan nggak ada. Di Jakarta pun tidak semua sekolah," katanya.

Dia menjelaskan pihaknya sejak tahun 2010 hingga saat ini memang sedang merumuskan pembenahan kurikulum untuk memperkuat pendidikan karakter dalam dunia pendidikan.

"Itu sudah kami lakukan sejak 2010, tapi pembenahan masih sedang dirumuskan, karena itu saya tidak bisa mengatakan sekarang. Apakah nanti ada pendidikan Pancasila lagi, perumusan (pembenahan kurikulum) itu masih sedang dalam proses, tunggu saja," katanya.

Tentang kasus tawuran antarpelajar SMAN 6 dan SMAN 70 di Jakarta, mantan Rektor ITS Surabaya itu menyatakan kasus tawuran itu tidak berdiri sendiri, tapi melibatkan orang luar yang "memelihara" taw Tawuran pelajar di Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, 24 September 2012. Satu pelajar tewas dalam tawuran itu; di sisi lain tawuran sudah menimbulkan efek teror bagi banyak warga.

Wagub Minta Disdik Bikin Buku Bahaya Narkoba untuk SD dan SMP

Bandung

Wagub sekaligus Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jabar Dede Yusuf, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar membuat buku sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa SD dan SMP. Sebab siswa SD dan SMP terbilang rawan jadi pengguna narkoba.

"Dari dulu saya sudah minta Disdik agar ada buku penyuluhan tentang narkoba khusus untuk SD dan SMP," kata Dede usai menghadiri silaturahmi BNP Jabar di Pusdai, belum lama ini.

Namun permintaan itu tidak dilakukan Disdik. Padahal, anggaran yang dikucurkan dari APBD ke Disdik tiap tahunnya cukup besar. Tahun ini misalnya, Disdik mendapat alokasi dari APBD sebanyak Rp 6 triliun.

"Disdik punya anggaran yang besar sekali, mestinya bisa membuat (buku) sosialisasi mengenai pencegahan narkoba untuk kalangan SD dan SMP," cetusnya.

Ketika disinggung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuat buku tersebut, Dede menyebut tidak seberapa. "Kalau dibanding anggaran Disdik yang Rp 6 triliun, enggak ada apa-apanya," cetusnya.

Saat ini, sambung dia, kalangan muda sangat mudah terjerat narkoba. "Informasi yang kamu peroleh, anak-anak (SD dan SMP) itu banyak yang menggunakan narkoba dalam bentuk seperti dextro dan lexotan, itu sudah kelewatan. Penggunaannya bahkan sudah mencapai kadar membahayakan," paparnya.

Untuk itu, menurutnya sangat diperlukan berbagai upaya pencegahan narkoba. Salah satunya adalah dengan membuat buku bagi kalangan siswa SD dan SMP.

Untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba, BNP Jabar selama ini menggandeng berbagai pihak, salah satunya pramuka.

Perda Soal Pelajar Muslim Wajib Bisa Baca Tulis Disahkan Oktober Bandung

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kewajiban siswa SD mengikuti pendidikan Diniyyah Takmiliyah ditargetkan paling lambat disahkan awal Oktober. Dewan kini masih membahas soal pendanaan bagi para guru diniyyah tersebut. "Selama ini kan tidak ada dana bagi para guru. Ke depan mungkin bisa diambil dari dana hibah. Itu yang akan kita bahas nanti, berapa besarannya. Saat ini jumlah tenaga pengajar diniyyah iklimiyyah sekitar 800 hingga 1.000 orang di Bandung. "Mereka paling per bulan dapat honor Rp 100 ribu atau Rp 1,2 juta per tahun," tuturnya. Mulai tahun ajaran 2013, siswa muslim yang masuk ke SMP wajib bisa baca tulis Alquran. Para siswa harus menunjukkan sertifikat pendidikan Diniyyah Takmiliyah saat mendaftar. Karena itu sejak SD, mulai kelas 2 hingga 5 diwajibkan ikuti pendidikan Diniyyah Iklimiyah yang digelar oleh lembaga atau organisasi masyarakat.

Penyelenggara Pendidikan Bisa Dijerat Korupsi Sidoarjo

Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD menegaskan bahwa penyelenggara pendidikan sekarang, baik yayasan, rektor maupun pimpinan sekolah bisa dijerat dengan pasal korupsi, karena mereka menerima bantuan negara. "Penyelenggara pendidikan sekarang harus hati-hati, karena mereka dapat dianggap korupsi, sebab mereka mendapatkan bantuan negara, baik dana, sarana, maupun tenaga pendidik," katanya dalam kuliah umum di Universitas Sunan Giri (Unsuri), Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Di hadapan Ketua Yayasan Unsuri Prof Dr M Ali Haidar, Ketua Dewan Pembina Unsuri H Taufiqurrahman Saleh, rektor, dekanat, dan mahasiswa baru, ia menjelaskan bahwa yayasan dengan rektor atau kepala sekolah sering mengalami konflik akibat masalah manajerial di antara keduanya. Ia mencontohkan, sebuah universitas di Salatiga, Jateng dan di Jakarta merupakan nama universitas terkenal yang akhirnya "tenggelam" akibat pilar-pilar akademik yang dikembangkan mengalami "gangguan" manajerial antara yayasan dengan rektorat. "Itu (konflik) umumnya karena uang, karena itu sebuah lembaga pendidikan seperti Unsuri seharusnya membangun institusionalisasi untuk memperjelas tugas yayasan, dewan pembina, rektor, dekanat, dan seterusnya," kata alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu. Menurut dia, institusionalisasi itu memposisikan yayasan pada urusan non-akademik, sedangkan rektor hanya mengurus masalah akademik, sehingga lembaga pendidikan akan maju secara fisik dan nonfisik, karena rektorat mengembangkan masalah akademik, sedangkan yayasan mengembangkan fasilitas. "Untuk masalah akademik, perguruan tinggi dapat dikatakan maju bila mengembangkan tiga pilar yakni norma akademik, tradisi akademik, dan kegiatan penunjang akademik," kata pejabat yang berasal dari Pamekasan, Madura, Jatim itu. Ia merinci norma akademik itu menyangkut kredit, tingkat kehadiran, skripsi, sedangkan tradisi akademik itu seperti kuliah umum, jurnal, riset, lalu kegiatan penunjang akademik itu organisasi kemahasiswaan, asosiasi keilmuan, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD yang juga menjadi anggota Dewan Pembina Unsuri itu mengharapkan seluruh sivitas akademika Unsuri untuk mengembangkan tiga pilar akademik itu, karena peluang untuk maju saat ini berlaku sama untuk perguruan tinggi negeri atau swasta, perguruan tinggi agama atau umum. "Dulu, PTN dan PTS itu berbeda, bahkan PT umum dan PT agama juga berbeda, tapi sekarang peluang untuk alumni PTN, PTS, PT umum, dan PT agama itu sama. Buktinya, banyak kalangan dari PTS dan PT agama yang kini menjadi pejabat, diplomat, komisioner, dan sebagainya, bahkan presiden juga ada, yakni almarhum Gus Dur. Kuncinya adalah siapa yang berkualitas," katanya. Sementara itu, Ketua Yayasan Unsuri Prof Dr M Ali Haidar menyampaikan rencana pengembangan Unsuri melalui penambahan gedung untuk pembukaan 4--6 fakultas baru, pembangunan auditorium untuk ruang pertemuan, serta pendirian sejumlah akademi (diploma) di lingkungan Unsuri.

Rumah Kreatif Taboo Buka Kelas Persamaan Gratis Bandung

Kelas persamaan setingkat SD, SMP dan SMA atau kejar paket A, B dan C digagas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Kreatif Taboo. Program yang ditujukan bagi warga tidak mampu ini gratis. "Alasan kenapa kami membuka kelas persamaan gratis, karena banyak anak yang tidak bisa sekolah di daerah Dago Pojok," ujar Koordinator Komunitas Taboo Rahmat Jabaril dalam konferensi pers di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan. Selain Dago Pojok, ia pun mempertimbangkan masyarakat di daerah lain. Sehingga total ada tiga lokasi yang akan dijadikan tempat mengajar kelas persamaan. Dua lainnya ada di SMAN 9 dan 12 Bandung. Bagi mereka yang berminat, bisa datang langsung ke sekretariat PKBM Rumah Kreatif Taboo di Jalan Dago Pojok setiap hari minggu. Tempat yang disediakan pun terbatas, sehingga siapa cepat dia dapat. Persyaratannya ialah calon siswa asli warga Kota Bandung, lulusan SMP atau MTs dua tahun kebelakang, menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. "Untuk rombongan belajar, per kelas itu ada 32 orang," ucap Rahmat. Masa pendaftaran akan dibuka pada 17-30 September. Sementara kegiatan belajar akan dimulai pada Oktober.

Masuk SMP Siswa Muslim Wajib Bawa Sertifikat Bisa Baca Alquran Bandung

Mulai tahun ajaran 2013, siswa muslim yang masuk ke SMP wajib bisa baca tulis Alquran. Para siswa harus menunjukkan sertifikat pendidikan Diniyyah Takmiliyah saat mendaftar. Aturan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah tersebut tengah digodok DPRD Bandung. "Nanti siswa SD yang daftar ke SMP harus memperlihatkan sertifikat bisa baca tulis Alquran," ujar Ketua Pansus VII DPRD Bandung. Siswa SD muslim di Bandung, nantinya saat kelas 2 hingga 5 wajib mengikuti pendidikan Diniyyah Takmiliyah. Namun, lanjutnya, bukan berarti si anak harus mengikuti pendidikan Diniyyah Takmiliyah selama empat tahun. "Jika memang dalam satu bulan dia sudah bisa, dia bisa berhenti. Dia akan mendapatkan sertifikat kelulusan nantinya," katanya. Bagaimana jika ada siswa SD dari luar Bandung yang mendaftar SMP di sini? "Mereka juga nanti harus dites baca tulis Alquran saat daftar. Mekanismenya bagaimana, akan kita bahas nanti," ujar Katmadja. Menurutnya kebijakan ini diambil karena keprihatinan dengan kondisi pelajar di Bandung yang masih banyak buta baca tulis Alquran. "Bahkan bukan hanya pelajar, orangtua juga banyak yang belum bisa baca juga. Dengan aturan ini, mudah-mudahan juga bisa memicu orangtua untuk belajar juga. Karena kan malu nanti ditanya anak, tapi enggak bisa," kata Katmadja. Katmadja menjelaskan raperda soal ini ditargetkan disahkan pada awal Oktober nanti. "Mudah-mudahan langsung keluar perwalnya, sehingga tahun ajaran 2013-2014, sudah bisa diberlakukan," katanya.

Dirjen Pendidikan Dasar Pertimbangan Penyaluran Beasiswa Siswa Miskin

Mukomuko, Bengkulu Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, akan mempertimbangkan usulan dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, agar mengubah sistem penyaluran beasiswa bagi siswa miskin terutama bagi siswa SD di daerah itu. "Sistem penyaluran lewat kantor pos menyulitkan siswa yang berada di wilayah terisolir, dan kondisi itu telah dilihat langsung oleh staf dari Ditjen Pendidikan Dasar, kemungkinan ada pertimbangan tahun 2013 sistem penyaluran diubah, seperti semula lewat kepala sekolah," kata kata Kepala Seksi SD Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Widodo, di Mukomuko, Minggu. Hal itu disampaikan terkait hampir mayoritas siswa miskin di wilayah terisolir yang sulit dijangkau mengunakan kendaraan roda empat mengambil beasiswa di kantor pos di wilayah kecamatan setempat. "Keterangan dari pihak kantor pos menyebutkan Rp54 juta uang subsidi bagi siswa miskin (SSM) belum diambil," ujarnya. Padahal kata dia, sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari dinas kepada setiap kepala sekolah SD kemudian kepada siswa miskin yang menerima bantuan SSM yang bersumber dari dana APBN tersebut. Namun, lanjutnya, siswa tetap saja tidak bisa mengambil sendiri beasiswa karena akses jalan termasuk jarak sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar, sehingga uang beasiswa habis di jalan. Sebaiknya, kata dia, penyaluran beasiswa untuk siswa miskin diubah seperti semula yakni dari dinas pendidikan terlebih dahulu selanjutnya disampaikan kepada kepala sekolah dan pimpinan sekolah itu yang mengambil dan membagikan kepada siswa. Karena dengan jumlah nominal beasiswa untuk satu tahun yang diterima oleh siswa SD sebesar Rp360.000 per orang justru tidak sesuai dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengambil uang tersebut. "Kita bisa saja hitung dengan dana sebesar itu sudah berapa banyak ongkos dan biaya yang harus dikeluarkan belum lagi saat datang ke kantor pos uang belum masuk atau petugasnya sedang keluar jadi urusan tidak bisa selesai hanya dalam satu hari saja," ujarnya. Kecuali susbsidi beasiswa miskin untuk siswa SMP, kemungkinan tidak ada kendala dan mereka masih masih bisa mengambil sendiri beasiswanya ke kantor pos karena sebagian ada yang bisa pakai motor. Selain kesulitan siswa miskin tingkat SD mengambil beasiswa di kantor pos, ia menjelaskan, pihak dinas pendidikan juga hingga sekarang tidak mengetahui berapa banyak kuota siswa yang mendapatkan beasiswa yang bersumber dari APBN. "Kalau dulu ada laporan dan kuota siswa termasuk nama penerimanya, kini kami tidak tahu apakah kuota yang dapat dengan yang diusulkan sama atau tidak karena informasi yang kami terima justru berbeda dan ada penambahan," ujarnya lagi. Sementara itu, ia menyebutkan, tahun ini siswa SD yang menerima subsidi siswa miskin pada tahap pertama 1.450 orang, tahap kedua 1.548 orang, dan terakhir diusulkan dalam APBNP sebanyak 4.547 orang, dan nilai yang diterima setiap tahun sebesar Rp360.000 per siswa. Sedangkan siswa SMP di daerah itu yang menerima subsidi siswa miskin sebanyak 1.292 orang dengan nilai berasiswa yang diterima setiap tahun sebesar Rp550.000 per siswa.

Bupati Padangpariaman ikuti pendidikan di Amerika Serikat

Padang Pariaman, Sumbar Bupati Padangpariaman, Sumatera Barat, Ali Mukhni berkesempatan mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Eksekutif (Executive Education Training Program/EETP) yang diselenggarakan Harvard Kennedy School Amerika Serikat. "Bupati bersama Kepala Bappeda Padangpariaman berangkat sebagai peserta EETP yang diikuti oleh 19 Bupati/Walikota dan 19 Ketua/Sekretaris Bappeda se-Indonesia sejak dua pekan lalu," kata Kepala Bagian Humas, Zahirman di Padangpariaman. Ia menjelaskan, sebelum berangkat menuju USA, calon peserta EETP telah melalui seleksi ketat dan pembekalan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Dalam Negeri Kalibata Jakarta Selatan. Seleksi berlangsung sejak tahun 2011, sedangkan pembekalan selama lima hari pada awal September. Berdasarkan lampiran surat Badiklat Kemendagri Nomor 005/5069/Diklat tanggal 10 Agustus 2012, nama Bupati Ali Mukhni tertera pada urutan pertama dari 19 bupati / walikota dan 19 pejabat pendamping calon peserta EETP yang dinyatakan lulus seleksi.

Anggaran Pendidikan 2013 Direncanakan Rp331,8 Triliun

Jakarta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dalam RAPBN Tahun 2013 anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen.

"Dalam RAPBN Tahun 2013 kita tetap dapat memenuhi lagi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kita bersyukur, dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan. Dan tahun 2013 mendatang kita rencanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen," kata Presiden ketika menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis malam.

Pada tahun 2011, anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun dan tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi Rp310,8 triliun.

Menurut Presiden, anggaran pendidikan yang makin besar itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan.

"Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan tetap kita prioritaskan untuk melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45,0 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA.

Untuk mendukung pelaksanaan PMU, Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan.

"Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi," katanya.

Melalui anggaran pendidikan itu pula, Pemerintah merencanakan pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB), dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB.

Pemerintah juga melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang.

"Dengan anggaran pendidikan itu, kita akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu siswa/mahasiswa," katanya.

Sementara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pada 2013 Pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah.

Ia mengatakan, pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai.

Melalui uji kompetensi ini pula, semua pihak berharap dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan bagi guru-guru yang nilainya belum memenuhi syarat.

"Dengan berbagai langkah kebijakan dan program itulah, Insyaallah, pada tahun 2013 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," katanya.